TARAKAN – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, S.Pd, M.M., mendesak stakeholder atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pertamina untuk segera bertindak tegas terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Tarakan, yang sampai saat ini belum melengkapi fasilitas Qris atau Debet (Non Tunai), padahal Bank Indonesia terus menggalakkan penggunaan Qris di dalam negeri. Namun, sejumlah SPBU di Kota Tarakan justru tidak menyiapkan pembayaran non tunai.
“Ini kan jadi lucu aja, Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Perbankan sudah kampanye kesana kemari untuk penggunaan non tunai terutama Qris, bahkan saya dengar sejumlah UMKM se-Kaltara sudah melengkapi Qris, tapi justru SPBU yang merupakan mitra Pertamina, malahan tidak menyiapkan fasilitas non-tunai,” tutur Jufri Budiman kepada awak pers sesaat membagikan Takjil Ramadhan di perempatan GTM Tarakan, pada Jumat sore, (27/02/2026).
“Saya kira begini yah, apakah Masyarakat itu lebih suka pakai tunai atau non tunai sebenarnya tidak masalah, yang penting anda menyiapkan fasilitasnya, jadi Masyarakat punya pilihan pembayaran mau pakai tunai atau non tunai,” ucapnya.
Dari pengalaman pribadinya, Jufri Budiman secara tidak sengaja menemukan SPBU Tarakan yang tergolong besar, namun tidak menerima non tunai, dan hanya menerima pembayaran tunai (cash), padahal teknologi pembayaran digital kini sudah menjadi kebutuhan utama Masyarakat secara luas.
Sementara, usaha Masyarakat kecil seperti Pertashop justru jauh lebih maju dan menyiapkan digitalisasi pembayaran non tunai dibandingkan SPBU-SPBU besar di Kota Tarakan.
“Ada stasiun pengisian yang kecil (Pertashop) itu sudah menggunakan QRIS. Ini jadi pertanyaan saya, kenapa SPBU yang sudah berpengalaman dan omzetnya besar malah bikin ribet masyarakat dengan harus bawa uang cash?” ujar Jufri dengan nada tegas.
Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menekankan bahwa sebagai kota yang mengusung konsep Smart City, sudah seharusnya fasilitas publik seperti SPBU mendukung ekosistem digital. Apalagi, saat ini masyarakat sudah mulai terbiasa tidak membawa uang tunai dalam jumlah banyak dan lebih memilih menggunakan ponsel untuk bertransaksi.
“Masyarakat sekarang jarang bawa uang cash, lebih sering bawa handphone. Ketika mau isi BBM, kita tidak bisa transfer atau pakai QRIS, ini kan menyulitkan. Di warung-warung dan pasar saja sudah pakai QRIS, masa standar SPBU tidak ada?” tambahnya.
Guna menindaklanjuti temuan ini, Jufri Budiman menyatakan berencana untuk memanggil pihak Pertamina di Kota Tarakan. Ia ingin memastikan adanya perubahan pelayanan agar SPBU segera menyiapkan fasilitas QRIS maupun mesin EDC untuk pembayaran kartu debit.
Selain untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan yang datang ke Tarakan, sistem nontunai dianggap Jufri jauh lebih transparan dalam pengelolaan keuangan pelayanan publik.
“Saya sebagai Ketua Komisi III akan panggil Pertamina. Saya berharap pengusaha SPBU di Tarakan segera berinovasi. Jangan sampai kalah dengan daerah lain yang pelayanannya sudah serba dimudahkan,” tutupnya. (***)
